AcehAsia.com | Jakarta — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan program transmigrasi di Aceh.
Pertemuan tersebut menyoroti berbagai isu strategis, termasuk kondisi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten di Aceh.
“Dari total 2.112 km jalan nasional di Aceh, sebanyak 96 persen berada dalam kondisi baik. Sementara itu, jalan provinsi baru mencapai 80 persen dalam kategori layak pakai. Selain itu, dibutuhkan pembangunan 50 unit jembatan serta penyelesaian ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang melewati Aceh,” ujar Gubernur Aceh dalam pertemuan di Kantor Kemenko Jakarta Pusat, Jumat, 11 April 2025.
Permasalahan irigasi di 14 provinsi prioritas, termasuk Aceh, turut menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Dalam bidang transmigrasi, Gubernur Aceh menambahkan bahwa Aceh memiliki lahan seluas 19.370 hektare, namun baru 5.783 hektare yang telah dimanfaatkan.
“Pemerintah Aceh mendorong pemanfaatan lahan ini melalui program transmigrasi lokal sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya.
Gubernur juga menyampaikan kebutuhan pembangunan kapal ferry untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, serta penanganan rumah tidak layak huni yang menjadi salah satu faktor penyumbang kemiskinan di Aceh.
Menko Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan dan Menteri Transmigrasi menyambut positif berbagai usulan dan komitmen Pemerintah Aceh, serta menyatakan kesiapan untuk mendukung langkah-langkah percepatan pembangunan di Provinsi Aceh.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPR Aceh, Zulfadli; Sekda Aceh, M. Nasir Syamaun; Kepala Dinas PUPR, Mawardi; Kepala Dinas Mobilitas Penduduk, Akmil Husen; Kepala Bidang, Erwin Ferdinansyah; Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin; serta Ketua Komisi IV DPRA, Nurdiansyah Alasta. []
