Aceh Asia.com | Banda Aceh — Panglima Laot dari seluruh wilayah pesisir Aceh menggelar Musyawarah Tahunan Panglima Laot se-Aceh di Kota Banda Aceh, Sabtu (11/10/2025). Kegiatan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait penguatan adat laut, pengelolaan sumber daya perikanan, serta sinergi dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian laut Aceh.
Musyawarah dibuka oleh Panglima Laot Aceh Miftach Tjut Adek dan dihadiri oleh seluruh panglima Laot dari berbagai daerah, perwakilan PSDKP Aceh dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
Dalam sambutannya, Miftach Tjut Adek menegaskan pentingnya menjaga peran Panglima Laot sebagai lembaga adat yang selama ini menjadi garda depan dalam penyelesaian konflik di laut serta menjaga kearifan lokal di kalangan nelayan.
“Panglima Laot bukan hanya pelindung adat, tapi juga mitra penting pemerintah dalam mengatur aktivitas perikanan agar berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Samsul Bahri, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan lembaga adat laut dalam hal penegakan aturan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Kita akan memperkuat regulasi dan program bersama Panglima Laot agar nelayan semakin mandiri dan laut tetap lestari,” katanya.
Musyawarah tahunan ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap pelaksanaan adat laut di berbagai wilayah, termasuk tantangan yang dihadapi akibat perubahan iklim dan aktivitas penangkapan ilegal. Hasil pertemuan akan dijadikan rekomendasi bagi pemerintah Aceh dalam penyusunan kebijakan kelautan dan perikanan ke depan.
