Acehasia.com | Banda Aceh – Mahasiswa dan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GRAM) kembali padati halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA). Unjuk rasa susulan ini selain mendesak undang-udang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menuntut DPRA untuk menindak lanjuti isu daerah, Senin (21/04/2025).
Tuntutan yang dilayang dalam aksi ini meliputi penolakan pengesahan RUU TNI, RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan mendesak DPRA melakukan pengawasan terhadap RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Teuku Raja Aulia Habibie, dalam orasinya menegaskan bahwasnya aksi kali ini dilakukan dengan membawa identitas kampus agar tidak mendapat tuduhan ditunggangi.
“Hari ini kita memakai almet sebagai identitas kita. Agar kita tidak dituduh untuk adanya gerakan tunggangan ataupun kita disuruh bergerak oleh orang-orang tertentu. ini bukti kita hari ini hadir atas hati nurani kita,” ujarnya.
Dalam aksi susulan ini, Habibie kembali menyayangkan sikap DPRA yang enggan menemui massa padahal tujuan massa hanya ingin berdialog.
“Sayang sekali lagi-lagi ketua DPRA tidak dapat dijumpai dengan alasan sudah menunggu kami dari jam 2. Namun kemudian, kami datang terlambat hingga dia sudah pulang,” ujarnya.
Menurut Habibie, alasan yang dilayangkan pada massa oleh DPRA sangat tidak elok untuk diutarakan pada rakyat yang notebena harus didengarkan aspirasinya. Ia juga menyoroti dikan ketua DPRA yang tidak memiliki waktu untuk rakyat.
“Kami hari ini belum mendapat jawaban apapun. Dari aksi sebelumnya hingga saat ini dari DPRA. Kami akan melakukan rekonsiliasi dengan beberapa kampus Juga masyarakat yang terkena dampak isu daerah. Di aksi selanjutnya kami akan mendobrak dan mencoba masuk gedung DPRA sampai ketua DPRA menemui kami, “ tegasnya.
Untuk dapat mengubah UU TNI yang telah disahkan Habibie turut setuju bahwasanya memiliki sedikit kemustahilan lantaran harus melalui yudicial review. Namun, hal itu bisa di capai dengan melakukan aksi seretak di seluruh Indonesia.
Unjuk rasa ini juga mengawal beberapa isu daerah. Seperti kerusakan jalan di Pidie dan permasalahan penyerobotan tanah oleh PT Setya Agung di Bate VIII.
“Ini menjadi atensi pada masyarakat. sehingga ke depan ketika kami melakukan aksi. Kami akan membawa isu daerah yang lebih banyak,” ucapnya.
Menurut pantauan acehasia.com, aksi unjuk rasa ini sempat beberapa kali keos saat massa mendobrak masuk ke dalam gedhng DPRA. Hal ini disinyalir akibat massa kecewa ketua DPRA tak kunjung menemui massa.[]
