AcehAsia.com | Banda Aceh – Komunitas Aceh Bergerak sampaikan aspirasi penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sektor ekonomi kreatif kepada Pusat Pengembangan SDM (Pusbang SDM) Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenrekraf). Salah satu usulan utama yang mencuat adalah pembentukan program inkubasi sineas yang ditargetkan bisa menjadi program percontohan nasional dari Aceh.
Perwakilan Aceh Bergerak, Nova Misdayanti menilai kebutuhan terhadap ruang pengembangan sineas muda di Aceh semakin mendesak, mengingat banyaknya talenta yang telah menghasilkan karya secara mandiri namun belum mendapatkan dukungan kelembagaan dan akses pelatihan berjenjang. Mereka berharap inkubasi ini bisa menjadi jalur pembinaan berkelanjutan bagi pelaku film, animasi, dan subsektor lainnya.
“Rencana kita ingin bangun inkubasi sineas. Kalau bisa, ini menjadi proyek yang diluncurkan dari Aceh dulu. Karena banyak alumni yang sudah produksi mandiri dan aktif di ruang kreatif,” ujar Nova saat kedatangan pusbang SDM ke Sekretariat Aceh Bergerak pada Selasa (03/6/2025).
Aceh Bergerak juga mendorong agar diberikan akses terhadap program sertifikasi, legalisasi lembaga pelatihan independen, serta peluang kolaborasi antarwilayah. Mereka menilai langkah ini penting agar Aceh tidak hanya menjadi tempat pelatihan satu kali, tetapi bisa membangun ekosistem kreatif yang berkelanjutan.
M. Adhi Bagus, Fungsional Analisis Kebijakan Pusbang SDM Kemenrekraf merespons positif antusiasme komunitas dan menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi. Mereka menekankan bahwa bentuk kerja sama dapat dimulai dengan pengumpulan data, identifikasi potensi lokal, serta formulasi program prioritas yang memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan SDM.
“Kami sangat terbuka untuk kolaborasi dalam pengembangan SDM. Tapi bantu kami juga memformulasikan mana yang jadi prioritas, di mana letak bolongnya, dan seperti apa potensi ekspansinya,” jelas Adhi.
Ia menjelaskan bahwa Pusbang memiliki fleksibilitas untuk mengintervensi lintas subsektor, sehingga kegiatan pelatihan, penguatan kapasitas, hingga pendampingan bisa disesuaikan dengan subsektor yang relevan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kegiatan spesifik seperti inkubasi film akan diarahkan ke Direktorat Film, Animasi, dan Media Baru.
Pusbang juga menekankan pentingnya keterlibatan Dinas terkait di tingkat daerah, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan atau Kebudayaan, agar kolaborasi bisa lebih kuat secara administratif dan eksekusi program berjalan sinergis. Keterlibatan institusi formal juga menjadi penting, terutama jika komunitas berasal dari lingkungan kampus, karena kemitraan dengan program studi atau universitas akan memudahkan proses legal dan penganggaran.
“Kalau kemitraannya dengan universitas atau program studi, kita bisa intervensi langsung. Itu lebih aman secara kelembagaan,” tambahnya.(Rin)
