Acehasia.com | Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman data di kalangan masyarakat dan pemangku kebijakan. Hal tersebut disampaikan dalam acara diskusi kolaborasi dengan BPS yang juga dihadiri sejumlah pimpinan redaksi media nasional di Plataran Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat literasi data di Indonesia. Langkah itu diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat dalam mengambil keputusan berbasis data, sekaligus mendorong kebijakan pemerintah yang lebih akurat.
“Kita masih sering membuat keputusan berdasarkan asumsi, bukan data. Padahal, kebijakan yang tepat harus didukung fakta statistik yang valid,” ujarnya.
Kolaborasi itu sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan BPS sebagai pusat pengelolaan data nasional, khususnya di bidang sosial ekonomi. Meutya menambahkan, peran media sangat krusial dalam menyampaikan informasi statistik secara tepat dan mudah dipahami. “Media adalah jembatan antara data teknis dan pemahaman publik,” katanya.
Kepala BPS Amalia Adininggar menyoroti masih banyaknya miskonsepsi masyarakat terhadap istilah statistik. Ia mencontohkan, PDB per kapita sering disalahartikan sebagai gaji rata-rata, padahal indikator tersebut mengukur nilai ekonomi per penduduk, bukan pendapatan individu. “Kami ingin masyarakat tidak lagi keliru memahami data. Literasi statistik harus ditingkatkan agar tidak terjadi misinterpretasi,” tegas Amalia.
Dalam acara tersebut, BPS membagikan booklet berisi produk statistik terbaru sebagai bahan edukasi. Amalia berharap media dapat membantu mengemas data dengan bahasa yang lebih sederhana tanpa mengorbankan akurasi. “Dengan penyajian yang komunikatif, masyarakat akan lebih mudah mencerna informasi berbasis data,” ujarnya.
Meutya menambahkan, upaya ini merupakan langkah awal menciptakan masyarakat cerdas data, di mana setiap keputusan—baik di level individu maupun kebijakan publik—didasarkan pada fakta yang terukur. “Kolaborasi antara pemerintah, BPS, dan media adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia yang lebih melek data,” pungkasnya.[]
