Aceh Asia.com | Banda Aceh — Jamaika alias Syardani Muhammad Syarif, mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengganti sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal.
Dalam keterangannya di Banda Aceh Jumat 1 Agustus 2025, Jamaika menilai bahwa keterlambatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 disebabkan oleh lemahnya kinerja beberapa kepala dinas. Ia menyebut mereka tidak profesional, tidak proporsional, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat.
“Sudah saatnya Gubernur Aceh mengevaluasi dan mengganti kepala SKPA yang tidak menunjukkan semangat kerja dan keberpihakan kepada masyarakat. Jangan biarkan mereka merusak visi besar Gubernur Aceh Mualem–Dek Fadh,” ujarnya.
Jamaika juga mengkhawatirkan potensi tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) akibat kinerja SKPA yang dinilai minim trobosan dalam mencari sumber pembiayaan alternatif selain APBA. Ia menilai sebagian pejabat hanya mengandalkan dana pemerintah tanpa berupaya membangun kemitraan dengan pihak swasta, BUMN, atau program nasional.
“Mereka tidak punya mindset sosial yang tinggi. Padahal pembangunan Aceh harus sejalan dengan cita-cita Gubernur dan juga Presiden Republik Indonesia yang menekankan kerja nyata untuk rakyat,” tambahnya.
Menurut Jamaika, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka hal itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Mualem–Dek Fadh. Ia menyatakan tidak ingin Gubernur terjebak dalam sistem birokrasi yang tidak sehat.
“Saya tidak mau Mualem dijebak dalam skema kerja birokrat yang tidak sehat,” tegasnya.
Untuk itu, Jamaika meminta Gubernur Aceh segera melakukan reformasi birokrasi di lingkungan SKPA. Ia menilai perlu adanya penggantian pejabat yang tidak sensitif terhadap kebutuhan rakyat dengan figur yang memiliki integritas, kreativitas, dan kepedulian sosial yang tinggi.
