AcehAsia.com | Banda Aceh Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina) Muhammad Nur SH, meminta Presiden Republik Indonesia untuk membantu mengembalikan kejayaan Sabang sebagai pusat ekonomi internasional. Sabang sebagai pintu gerbang perdagangan global yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Nur menyebutkan bahwa Sabang memiliki potensi berkembang sebagai pusat perdagangan internasional, mengingat letaknya yang strategis di Selat Malaka, salah satu jalur perniagaan tersibuk di dunia.
“Sabang bisa menjadi pusat ekonomi, jika dikelola dengan serius. Kapal-kapal barang melewati Selat Malaka menuju pelabuhan internasional. Ini menjadi tanda bahwa Aceh, dengan segala potensi yang dimilikinya, belum bisa memanfaatkan kesempatan ini,” ujar Nur, Banda Aceh (12/04/2025).
Dari data Forbina, setiap tahun, sekitar 96.000 kapal barang melewati selat tersebut, namun potensi ini belum tergarap maksimal oleh Aceh dalam skema perdagangan internasional. Menurutnya Nur, Indonesia, khususnya Aceh, harus bisa memanfaatkan Sabang dalam perdagangan ekspor-impor serta sektor pariwisata untuk menarik turis asing.
Aceh memiliki berbagai komoditas unggulan, baik dari sektor pertanian maupun kelautan, seperti kopi Gayo, kelapa sawit, kakao, cengkeh, serta produk perikanan seperti ikan tuna, lobster, dan udang
“Komoditas-komoditas ini memiliki peluang besar di pasar internasional. Menurut Forbina, pengembangan infrastruktur dan jalur perdagangan yang lebih efektif dapat membantu Aceh meraih keuntungan besar dari ekspor produk-produk unggulannya,” tambah M Nur.
Dia juga menambahkan bahwa pemerintahan Aceh, juga menyoroti pentingnya investasi dalam sektor kesehatan. Ia berencana menggandeng investor Malaysia, dr. Fetrik, untuk membangun rumah sakit berteknologi tinggi di Aceh yang dapat melayani kebutuhan kesehatan kru kapal barang dan turis asing.
“Ini adalah langkah besar untuk membangun Aceh menjadi daerah yang mandiri, tidak hanya dalam ekonomi, tetapi juga dalam sektor kesehatan,” tambahnya.
Namun, Forbina juga mengkritik kebijakan pengurangan anggaran BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Sabang) yang mencapai 62%. Mereka menilai kebijakan tersebut menghambat upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi ke Aceh. Menurut Forbina, BPKS perlu melakukan pendekatan yang lebih kuat kepada pemerintah pusat untuk memastikan perubahan signifikan dalam pembangunan Sabang dan Aceh secara keseluruhan.
“Sudah saatnya kita mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Kami berharap Presiden dapat mendukung Aceh dalam meraih potensi besar ini, bukan hanya dengan pemotongan anggaran, tapi dengan kebijakan yang konkret dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Aceh,” tegas Muhammad Nur.
Dengan berbagai potensi dan harapan yang ada, Forbina berharap pemerintah pusat akan lebih serius membantu Aceh untuk mewujudkan visi besar ini, mengembalikan kejayaan Sabang, dan mengembangkan Aceh sebagai pusat ekonomi internasional yang berdaya saing tinggi.
