Banda Aceh – Keterlibatan disabilitas dalam pengurangan resiko bencana terus didorong hingga saat ini. hal ini dituturkan langsung oleh Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) pusat, Pangarso Suryotomo (Papang) usai menghadiri Bincang inklusi dalam pengurangan risiko bencana bersama penyandang disabilitas yang berlangsung di SMEA premium Lamnyong, Selasa (08/10/2024).
“Kesempatan ini bisa menjadi suatu pembelajaran bagi Aceh terkait bagaimana memperhatikan peran disabilitas dalam kondisi sebelum, saat, dan pasca bencana. Kegiatan ini tentunya melibatkan disabilitas, masukan dari disabilitas sangat menggambarkan kebutuhan mereka dalam hal ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, acara bincang inklusi ini sangat penting bagi penyandang disabilitas lantaran mereka juga memiliki hak yang sama dalam akses tanggap darurat bencana. Oleh sebab itu, disabilitas perlu menjadi prioritas utama dalam tanggap mitigasi bencana.
“Bencana juga berpotensi melahirkan disabilitas baru, oleh sebab itu kesiapsiagaan itu sangat penting,” katanya.
Ia menegaskan BNBP terus mendorong ketersediaan akses terhadap disabilitas. Salah satunya dengan kegiatan bincang inklusi. Selain itu, BNBP juga berupaya mendorong ketersediaan unit layanan disabiltas.
“Kita juga sedang mendorong unit layanan disabilitas di kabupaten dan provinsi. Saat ini baru terbentuk di 4 provinsi. Yakni jawa tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,” terangnya.
Kata papang, Unit ini merupakan Forum atau wadah bagi teman-teman disabilitas dan non disabilitas dalam mengurangi resiko bencana hingga mendorong ketersediaan akses di tempat mereka. Unit ini juga dicanangkan akan hadir di Aceh dan provinsi lain.
“Pusat layanan masyarakat saja belum kita temukan ada akses khusus disabilitas, contonya saja saat buat kartu tanda penduduk (KTP). Inilah tugas unit layanan disabilitas yang sedang kita usahakan, yakni medorong kebijakan lokal untuk akses mereka,” katanya.
Ia berharap Aceh terus meningkatkan keramahan lingkungan bagi disabilitas dengan penyediaan akses bagi mereka di tempat-tempat umum.
“Kita mengetahui budaya ngopi sangat melekat bagi masyarakat Aceh, tetapi akses untuk disabilitas belum ada,” katanya.
Menurutnya, penting bagi pemerintah melibatkan disabilitas dalam penguatan akses disabilitas di daerah.
Disaat yang bersamaan, Nuhammad Hasan, ketua forum pengurangan resiko bencana (PRB) mengungkapkan hal yang serupa. Menurutnya, Aceh belum ramah disabilitas jika menilik fasilitas untuk penyandang disabilitas di tempat-tempat umum seperti warung kopi.
“Butuh intervensi di aturan pemerintah bahwa bagi dunia usaha, khususnya warkop. Seperti penegakan peraturan dimana mengharuskan warung kopi menyediakan fasilitas tempat sholat, seharusnya demikian pula dalam akses disabilitas,” paparnya.
Ia menegaskan ketersediaan akses disabilitas sangat penting untuk diperhatiakan oleh pemerintah.
“Jalur yang disabilitas lewati pasti bisa non disabilitas lewati. Tetapi, jalur yang kita lewati belum tentu bisa dilewati oleh penyandang disabilitas,” pungkasnya.(Oja)
