AcehAsia.com | Banda Aceh – Rijaluddin kembali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) VIII, yang meliputi Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kini dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi V, yang membidangi kesehatan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
Kepada AcehAsia, ia menjelaskan sejumlah tantangan utama dari wilayah pemilihannya, harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan, serta rencana dan sorotannya terhadap kerja-kerja pemerintah Aceh. Berikut petikan wawancaranya:
Apa Harapan Utama Masyarakat Gayo Lues dan Aceh Tenggara yang Membuat Anda Kembali Terpilih?
Kalau kita berbicara Dapil saya, Dapil 8 Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues itu ini kan gugus tengah wilayah Aceh. Jadi mungkin masyarakat di sana, termasuk juga pemerintahan, mengharapkan pemerataan pembangunan dari seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di Aceh ini diratakan pembangunannya. Jadi acap kali masyarakat di sana merasa urusan pembangunannya merasa ketinggalan. Salah satu tugas kami dari DPR-DPR dari Dapil 8 itu menyuarakan tentang kesetaraan dan pemerataan pembangunan di wilayah tengah.
Berarti masalah utama yang dirasakan adalah ketimpangan pembangunan?
Ya, mungkin kalau kita berbicara jarak sih ada kabupaten terjauh juga ya dari ibu kotanya provinsi. Mungkin lebih kepada perhatian dari provinsi, dari pemerintahan provinsi aja sih yang kita harapkan untuk wilayah tengah ini. Jadi kalau sebelumnya memang dari pembangunan-pembangunan, kami merasa lebih banyak ke bagian timur atau ke bagian barat.
Di wilayah tengah ini kami harapkan rata pembangunannya. Kendala-kendalanya mungkin selama ini kurang disuarakan saja, termasuk juga mungkin dari pemerintahannya juga kurang aktif ke pemerintahan provinsi Aceh. Ini makanya tugas kita terus menyuarakan tentang pemerataan pembangunan.
Apa saja potensi besar dari wilayah Dapil VIII yang patut dikembangkan?
Kalau berbicara tentang potensi Dapil, itu Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues, potensinya banyak sekali sebenarnya. Pertama, sumber daya alamnya cukup kaya. Kemudian kita juga menyuarakan bagaimana kultur atau kebudayaan-kebudayaan yang bersifat seninya itu bisa diangkat.
Hari ini yang terpenting, wilayah Aceh Tenggara, dan juga Kabupaten Gayo Lues dan beberapa kabupaten lainnya, potensi bencananya sangat tinggi. Jadi hal-hal ini juga terus kami suarakan. Bukan hanya menggali potensi, cuman juga menggali permasalahan-permasalahan yang di kabupaten itu dapat teratasi. Mungkin tidak teratasi dari anggaran kabupaten, dapat kita bantu dari anggaran dari provinsi.
Apa Fokus Utama Kerja Komisi V Ini?
Hari ini ada 7 komisi menjadi tujuh di DPRA. Salah satunya Komisi V ini bermitra dengan sosial, kesehatan, kebencanaan, pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian tentang transmigrasi, dan beberapa badan vertikal. Jadi secara kinerja komisi, kami akan fokus di lima kepentingan provinsi ini, dan ini kami anggap sebagai kebutuhan dasar.
Harapan kami, ini jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, dinas-dinas yang seharusnya menangani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat di Aceh ini terabaikan. Seperti contohnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini selama ini dianggap bukan sebagai dinas prioritas, padahal di sana ada hak-hak perempuan dan anak yang harus dijaga. Mereka harus melakukan sosialisasi dan kegiatan pencegahan kekerasan dan sebagainya. Jadi harus mendapat perhatian yang sama seperti dinas-dinas lain.
Apakah Saat Ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sudah Fokus pada Pencegahan?
Kalau kita berbicara secara internal dinas, tentu akan merembet ke penganggaran. Hari ini yang kita lihat, Dinas Pemberdayaan Perempuan lebih fokus kepada penanganan kasus. Harapan kita, fokusnya nanti lebih kepada pencegahan. Pencegahan ini tentu intinya ada sosialisasi, kegiatan di daerah, memberi pemahaman kepada masyarakat—terutama perempuan dan anak—tentang hak-hak mereka.
Tentu kalau ini dilaksanakan, memerlukan anggaran yang lebih. Inilah yang kita upayakan kepada pemerintah Aceh. Jangan sampai dinas-dinas seperti ini hanya dibentuk, tapi anggarannya kecil. Kita harus dukung agar mereka bisa bekerja sesuai tupoksinya.
Apa Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Paling Sering Terjadi?
Banyak sekali dan trennya meningkat dari tahun ke tahun. Tapi kami mengambil sisi positifnya, bahwa sudah banyak masyarakat yang berani melaporkan. Mungkin sebelumnya tidak ada data karena masyarakat tidak tahu harus melapor ke mana, atau menganggap tidak layak dilaporkan. Tapi hari ini, pelaporan signifikan karena masyarakat lebih berani. Jenis kekerasannya macam-macam dalam rumah tangga, terhadap anak, rudapaksa, pelecehan, bahkan kekerasan fisik.
Untuk Sektor Kesehatan, Bagaimana Anda Melihat Kondisi Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan di Aceh?
Kesehatan ini adalah kebutuhan dasar. Secara jaminan, semua masyarakat Aceh yang punya KTP sudah dijamin kesehatannya. Tapi pelayanan dan fasilitasnya belum maksimal. Puskesmas misalnya, belum mampu melayani secara optimal karena keterbatasan alat, SDM, dan fasilitas. Begitu juga rumah sakit daerah, masih banyak yang harus menolak pasien karena kekurangan kamar atau gedung. Bahkan rumah sakit provinsi seperti Zainal Abidin pun mengalami overload pasien. Seharusnya pasien dari daerah bisa selesai di tingkat kabupaten atau puskesmas.
Bagaimana dengan pembangunan lima rumah sakit regional yang pernah dijanjikan?
Pemerintah Aceh sebelumnya sudah menginisiasi pembangunan lima rumah sakit regional. Tapi hingga kini belum ada satu pun yang berfungsi maksimal. Padahal, kalau RPJM dijalankan serius, rumah sakit itu seharusnya sudah bisa dinikmati masyarakat. Sayangnya, dengan turunnya dana otsus dan anggaran terbatas, realisasinya tersendat. Namun, kami di Komisi V mendorong agar anggaran difokuskan pada rumah sakit yang paling siap difungsikan. Yang progresnya masih jauh, kita pending dulu. Yang sudah hampir selesai, kita dorong agar bisa diaktifkan dalam waktu dekat.
Sebagai Daerah Rawan Bencana, Apakah Aceh Sudah Sigap dalam Menghadapi Bencana?
Kalau ke belakang tentu kita sudah berpengalaman terhadap tsunami, kita sudah berhasil mengatasinya. Kalau ke depan dengan penganggaran yang seperti ini, saya melihatkita belum mampu dan belum saatnya mengatakan kita sigap dalam kebencanaan. Karena kembali lagi ke awal tadi, ini masalah penganggaran. Setiap akhir tahun terjadinya bencana, kita melihat Pemerintah Aceh tidak bisa melakukan apa-apa, termasuk di BPBA-nya, dengan alasan kekurangan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa, pemerintah Aceh belum bisa dikatakan, sepenuhnya tanggap ataupun sigap dalam melakukan kebencanaan. Jadi, saya tidak bisa membayangkan bagaimana, kalau terjadi suatu bencana, kemudian yang skalanya besar, harus ditangani cepat, ini kesiapan dari pemerintah Aceh melalui BPBA, saya sangat mengkhawatirkan. Tapi, itulah mungkin salah satu tugas kita. Kita juga sudah mendorong untuk merekonsiasi pasca bencana yang sudah terjadi, dan juga kita juga sudah mendorong untuk merekonsiasi apa yang sudah ada. Jika kita mendorong pemerintah Aceh untuk melakukan jemput bola atau mengambil anggaran di BNPB untuk melakukan rehab-rehab pasca kebencanaan yang ada di daerah-daerah untuk menyelesaikan beberapa lokasi yang terdampak bencana sebelumnya.
Bagaimana Anda Menilai Kinerja Pemerintahan Aceh Saat Ini?
Saya pribadi masih menunggu. Ini tahun pertama pemerintahan baru, belum terlihat langkah besar. Tahun depan akan terlihat setelah RPJM selesai dan anggaran baru berjalan. Fokus tahun ini tampaknya revisi UUPA agar dana otsus bisa kembali 2% atau lebih. Saya masih menunggu dobrakan nyata dari gubernur. Beberapa pernyataannya juga belum terlihat realisasinya di lapangan.
Bagaimana Sinergi Antara DPRA dan Pemerintah Aceh?
Sejauh ini saya melihat hubungan antara eksekutif dan legislatif, antara gubernur dan pemerintahan Aceh dan DPRA berjalan dengan baik-baik saja. Karena hari ini yang pemenang di parlemen adalah Partai Aceh. Kemudian juga gubernur kita juga dari Partai Aceh juga. Hubungan antara dua lembaga ini sangat baik sekali. Tapi yang kita nantikan dan seluruh masyarakat Aceh tentunya bagaimana dobrakan-dobrakan untuk meningkatkan kesejahteraan Aceh ini.
Apa saran Anda terhadap Pemerintah Aceh dan DPRA?
Sudah saatnya kita bekerja untuk rakyat. Hari ini mungkin kita sudah selesai dengan seremonial-seremonial. Kita sudah harus tunjukkan bagaimana kita melakukan kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kemakmuran masyarakat Aceh secara keseluruhan.
Pesan Anda untuk Masyarakat Aceh?
Sudah saatnya peduli terhadap pemerintahan. Sebelumnya anak muda mungkin masih terlena dengan kepemudaannya, tapi hari ini karena sudah banyak sekali pemuda-pemuda yang terjun ke politik. Kemudian di beberapa parlemen juga, kemudian di beberapa bupati dan wali kota juga ada yang di Aceh. Ini kita ajak juga bagaimana caranya mereka lebih peduli untuk mengkritisi tentunya dan memberi masukan kepada pemerintah Aceh. Tidak hanya menerima seperti apa adanya. Kemudian juga harapan saya pemerintah Aceh itu lebih peduli kepada tingkat kebutuhan dasar masyarakat. Itu dulu yang kita selesaikan.
Sebagai ketua komisi 5 DPR Aceh, saya menyampaikan bila ada hal-hal yang pemerintah tidak peduli atau merasa tidak dilayani dengan baik oleh pemerintah, baik itu di bidang kesehatannya, kemudian di hak perempuan dan anak, kemudian juga di tenaga kerja. Boleh melampirkan surat kepada kami atau mungkin mendatangi kami langsung di ruangan komisi 5 DPR Aceh untuk melaporkan permasalahannya. Kami harapkan hal-hal yang seperti ini akan membawa lebih baik nantinya untuk pemerintahan Aceh untuk lebih peduli kepada masyarakat.(Rin)
