AcehAsia.com | Banda Aceh – Menanggapi laporan Almuniza Kamal terhadap akun resmi IG MODUS ACEH terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke Polda Aceh, Erlizar Rusli SH, MH dari Kantor Hukum ERA Law Firm, selaku kuasa Muhammad Saleh menegaskan bahwa, Almuniza Kamal merupakan seorang pejabat publik di jajaran Pemerintah Aceh. Karena itu, pemasangan foto yang bersangkutan untuk publikasi pemberitaan media pers, merupakan hal biasa dan lumrah dilakukan, Sebab, inilah konsekwensi dari jabatan yang dimiliki oleh seorang pejabat publik.
“Bahwa apabila pelapor merasa dirugikan dan melakukan tindakan pelaporan kepada aparat penegak hukum, itu hak pelapor. Kami sangat menghargainya,” tegas Erlizar Rusli melalui rilis yang diterima AcehAsia.com, Rabu (05/02/ 2025).
Yang perlu diketahui pelapor sebut Erlizar, Almuniza Kamal saat ini Pj Walikota Banda Aceh dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Karena itu, mengenai foto yang dimuat Tabloid MODUS ACEH versi cetak edisi No: 7/TH XXII 15-31 JANUARI 2025, yang kemudian diunggah ke akun resmi IG MODUS ACEH, merupakan bagian tak terpisahkan dari statusnya sebagai pejabat publik dan Pegawai Negeri Sipil,” katanya.
Tak hanya itu, menurut Erlizar foto yang ditampilkan dalam akun resmi IG MODUS ACEH, merupakan murni produk pers, yang tidak lengkap (utuh) sebagai media promosi untuk menarik minat pembaca. Kecuali itu, Tabloid MODUS ACEH dan MODUSACEH.CO, tidak pernah menyebutkan nama pelapor secara spesifik, melainkan hanya tampilan foto Tabloid MODUS ACEH versi edisi cetak No: 7/TH XXII 15-31 JANUARI 2025. Sebab, laporan selengkapnya ada pada media cetak Tabloid MODUS ACEH dan online MODUSACEH.CO.
“Ini adalah prinsip utama klien kami dengan tetap memegang teguh pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam setiap pemberitaannya. Sebagai pejabat publik, pelapor juga telah dimintai keterangan serta hak jawab (konfirmasi) dan telah digunakan, sehingga pemberitaan tersebut sudah berimbang (cover both side),” ulas Erlizar.
“Jika memang terdapat dugaan bahwa berita dari pers yang merugikan seperti fitnah dan pencemaran nama baik. Seharusnya mengacu pada ketentuan umum UU Pers. Karena UU Pers merupakan lex specialis dari UU ITE dan perubahannya maupun KUHP lama dan KUHP Baru No 1 tahun 2023 sebagai lex genarali, sehingga berlaku asas Lex Specialis Derogat Legi Generali,” ungkap Erlizar.
Masih kata Erlizar, dalam lampiran SKB UU ITE angka 3 huruf I menjelaskan bahwa, pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers yang merupakan karya jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan UU Pers diberlakukan mekanisme sesuai dengan UU Pers sebagai Lex Specialis bukan UU ITE.
“Untuk itu, kami selaku kuasa hukum menyatakan perkara ini adalah murni perkara pers. Maka, penyelesaiannya harus menggunakan UU Pers yang merupakan lex specialis terhadap KUHP dan ITE. Sehingga, apabila terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers,” ujarnya.
Alasannya sebut Erlizar, karena pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP dan ITE sebagai suatu ketentuan yang umum (lex generali). Namun tetap dapat dihukum dengan menggunakan UU Pers, apabila kegiatan jurnalistik tersebut bertentangan melanggar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (lex specialis),” tutupnya.[]
